Selasa, 08 Februari 2011

TUGAS KELOMPOK TI


Peranan Teknologi Informasi dalam Bidang Ekonomi

LATAR BELAKANG
Saat ini telah banyak para pelaku ekonomi, khususnya di kota-kota besar yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya, tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern.
 Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan/perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online, sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM dari bank tersebut, atau seorang nasabah dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya dalam hitungan menit saja, semua transaksi dapat dilakukan.
Pengembangan teknologi dan infrastruktur telematika di Indonesia akan sangat membantu pengembangan industri di sektor keuangan ini, seperti perluasan cakupan usaha dengan membuka cabang-cabang di daerah, serta pertukaran informasi antara sesama perusahaan asuransi, broker, industri perbankan, serta lembaga pembiayaan lainnya.
Institusi perbankan dan keuangan telah dipengaruhi dengan kuat oleh pengembangan produk dalam teknologi informasi, bahkan mereka tidak dapat beroperasi lagi tanpa adanya teknologi informasi tersebut. Sektor ini memerlukan pengembangan produk dalam teknologi informasi untuk memberikan jasa-jasa mereka kepada pelanggan mereka.
         DAMPAK POSITIF PERKEMBANGAN TEKHNOLOGI INFORMASI DALAM BIDANG EKONOMI
Dalam bidang ekonomi teknologi berkembang sangat pesat.
Dari kemajuan teknologi dapat kita rasakan manfaat positifnya antara lain:
1.       Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi
2.       Terjadinya industrialisasi
3.       Produktifitas dunia industri semakin meningkat
4.       Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan
5.       Di bidang kedokteran dan kemajauan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi
6.       Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin
membuka lapangan pekerjaan.
7.        Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-traansaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan
8.       Dengan fasilitas pemasangan iklan di    internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk
·         DAMPAK NEGATIF PERKEMBANGAN TEKHNOLOGI INFORMASI DALAM BIDANG EKONOMI
1. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan
2. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan: konsumtif, boros dan memiliki jalan pintas yang bermental “instant”.
3. Dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba
4. Hal yang sering terjadi adalah pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian financial yang besar.
         PERAN TEKHNOLOGI INFORMASI DALAM BIDANG EKONOMI
Semua bidang kehidupan saat ini sudah tidak bisa lagi dipisahkan dengan pengunaan perangkat TIK,           
Adapun  peran TIK dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut:
         E-Banking
         E-Commerce
         M- Dagang
         L-dagang atau L-Commerce


artikel bisnis dan perdagangan

 

Implikasi di Bidang Bisnis

Berita atau informasi manfaat IT dan Internet di bidang bisnis nampaknya sudah sedemikian banyak sehingga jika dituliskan akan menjadi sebuah buku. Perlu diingat bahwa IT dapat dijadikan produk atau dapat digunakan sebagai alat (tools). Jadi sebuah perusahaan dapat menghasilkan produk IT atau dapat menggunakan IT untuk menghasilkan produk atau layanannya. Untuk yang terakhir ini, IT dijadikan sebagai tools, bukan sebagai end product.
Adanya Internet mendobrak batasan ruang dan waktu. Sebuah perusahaan di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pasar Amerika dibandingkan dengan perusahaan di Eropa, atau bahkan dengan perusahaan di Amerika. Dahulu hal ini mungkin akan sulit dilakukan karena perusahaan lokal akan memiliki akses yang lebih mudah kepada pasar lokalnya. Perlu diingat, hal yang sebaliknya (perusahaan luar mengakses pasar Indonesia) dapat juga dilakukan dengan mudah. Jika hal ini tidak mendapat perhatian, maka pasar dalam negeri kita akan dijarah oleh perusahaan asing.
IT dan Internet dipercaya menjadi salah satu penopang ekonomi Amerika Serikat. Demikian percayanya mereka kepada hal ini sehingga pemerintah Amerika sangat bersungguh-sungguh untuk menjaga dominasi mereka dalam hal ini. Berbagai inisiatif dilaksanakan oleh pemerintah Amerika Serikat seperti dapat dilihat pada dokumen-dokumen yang dapat diperoleh di Web site mereka:
·         Digital Economy 2000” (diperoleh dari http://www.ecommerce.gov)
Ekonomi yang berbasis kepada IT dan Internet ini bahkan memiliki nama sendiri: New Digital Networked Economy. Dalam ekonomi baru ini banyak kaidah ekonomi lama (old economy) yang dijungkirbalikkan. Pasar modal seperti NASDAQ yang didominasi oleh saham perusahaan yang berbasis teknologi ramai diburu dan dimonitor oleh pelaku bisnis. Saham-saham perusahaan teknologi, terutama yang berbasis IT dan Internet, dicari-cari oleh orang meskipun perusahaan tersebut masih dalam keadaan merugi. Ini berbeda dengan kaidah old economy. Apakah ini sehat atau tidak, banyak sudah kajian tentang hal ini. Ada yang mengatakannya sebagai bubble economy [Lihat refrensi “Internet Bubble”]. Point yang ingin disampaikan adalah ini ekonomi baru yang mesti kita simak dan kaji dengan seksama.
Di dalam industri software telah terjadi sebuah perubahan filosofi. Source code program yang semula dijaga kerahasiaannya sekarang dibuka dan dapat dibaca oleh siapa saja. Bagaimana perusahaan bisa menjual produk softwarenya? Perubahan filosofi ini dituangkan dalam sebuah model yang disebut model “Bazaar” dengan implementasi yang disebut “open source”. Contoh keberhasilan pendekatan ini adalah adanya operating system Linux yang gratis dan perusahaan Redhat yang mengkomersialkan produk Linux tersebut. (Diskusi lengkap mengenai filosofi ini dapat dilihat pada buku Eric Raymond, pada bagian “bahan bacaan”.)
Hilangnya batasan ruang dan waktu dengan adanya Internet membuka peluang baru untuk melakukan pekerjaan dari jarak jauh. Istilah teleworker atau teleworking mulai muncul. Seorang pekerja dapat melakukan pekerjaannya dari rumah tanpa perlu pusing dengan masalah lalulintas.
Kesemua hal di atas menunjukkan adanya peluang-peluang baru di dalam bisnis dengan adanya IT dan Internet.
Di Indonesia ada berbagai inisiatif untuk menumbuhkan bisnis dan industri IT & Internet seperti program Nusantara 21, program Telematikan Indonesia, dan program Bandung High-Tech Valley (BHTV)[i]. Kesemuanya ini diharapkan dapat memacu Indonesia sehingga tidak tertinggal di dalam dunia IT dan Internet



artikel administrasi umum

administrasi umum adalah suatu sistem yang melakukan tata kerja, tata laksana, serta invertarisasi secara keseluruhan terkait sebuah aktivitas perusahaan ataupun instansi tertentu. Administrasi umum sangat dibutuhkan untuk memperlancar semua tujuan yang telah ditetapkan pihak perusahaan.

Bila tidak ada administrasi umum, akan ada kekacauan dalam tata laksana program karena tidak adanya pendokumentasian, pengarahan, dan pengendalian program tersebut. Di sebuah perusahaan menengah, administrasi umum ini mencakup:
  1. aktivitas keluar masuk barang,
  2. sistem pengontrolan kualitas barang masuk dan keluar,
  3. aktivitas proses di internal perusahaan,
  4. aktivitas kepegawaian,
  5. aktivitas keuangan,
  6. aktivitas quality control,
  7. aktivitas product planning control,
  8. aktivitas penyimpanan,
  9. aktivitas hubungan masyarakat,
  10. aktivitas perawatan, dan
  11. struktur organisasi.
Aktivitas Keluar Masuk Barang
Ini adalah sebuah aktivitas pelayanan dan pengontrolan jika ada barang yang masuk dan keluar. Barang masuk harus dicocokkan antara jumlah, nama atau spesifikasi barang, dan surat jalan dengan barang. Secara bersamaan, sebaiknya aktivitas pengontrolan yang menjadi tugas quality incoming juga berjalan.
Hal tersebut dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil tindakan. Jika semua dinyatakan OK, proses validasi di surat jalan dengan membubuhkan tanda tangan dilakukan dan pihak ekspedisi serta pihak perusaan sama-sama mendapatkan copynya.
Aktivitas Keluar Barang
Barang keluar harus berdasarkan surat jalan yang dibuat perusahaan. Pastikan jumlah barang, spesifikasi barang sesuai dengan surat jalan tersebut. Jangan lupa pastikan bahwa semua kemasan dalam kondisi baik.
Untuk validasi, jika semua tidak ada penyimpangan, bubuhkan tanda tangan di surat jalan tersebut dan cocokkan nama pengirim (ekspedisi), nomor angkutan, dan nama sopir harus tercantum dengan jelas. Untuk memastikan kualitas, nomor LOT mesti diinventarisasi. Terakhir, jangan lupa semua yang terlibat mendapatkan copynya.
Pengontrolan Barang Masuk
Pengontrolan barang masuk bertujuan untuk memastikan secara benar bahwa dari sisi standar kualitas produk, spesifikasi produk, dan jumlah produk sesuai dengan standar yang ada.
Aktivitas internal perusahaan adalah aturan main yang menjadi kesepakatan antarbagian dalam organisasi perusahaan itu. Ini akan lebih baik dibuat bagan interaksi antarbagian sehingga dapat menjadi panduan umum dalam melakukan aktivitas dan tidak ada saling lempar tanggung jawab.
Aktivitas Kepegawaian
Ini adalah kegiatan yang melakukan pencatatan, penghitungan dan kalkulasi pegawai, mulai presensi, kontrak kerja, presmi, perizinan keryawan, kesejahteraan karyawan, data karyawan gaji karyawan, dan tunjangan karyawan serta keluarga.
Aktivitas Keuangan
Bagian ini melakukan aktivitas, mulai pembiayaan operasional perusahaan, pembelanjaan, pembayaran gaji, pembayaran supplier, penagihan ke pelanggan, dan pajak.
Quality Control
Bidang ini sebaiknya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu quality control incoming untuk barang masuk. Quality control ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang masuk sesuai standar. Qulity control out going yang mengontrol dan memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai kualitas standar dan sesuai surat jalan yang diminta.
Produk Planing Control
Bagian ini bekerja untuk mengatur sebuah aktivitas proses berdasarkan permintaan pelanggan lewat marketing. Pengaturan ini, meliputi spesifikasi, jumlah barang yang akan diproses, keterlibatan tenaga kerja, mesin mana yang akan dipakai untuk sebuah proses produksi.
Aktivitas Penyimpanan
Bagian ini juga memegang peran penting, asas FIFO (First In First Out) mesti dijalankan serta pengecekan berkala terhadap kualitas barang yang disimpan terjamin. Penyimpanan juga mesti mendata jumlah, spesifikasi, dan letak barang yang disimpan. aktivitas penyimpanan ini juga membuat planning dalam menentukan jumlah proses produksi yang akan dilakukan.
Humas

artikel perbankan


Hingga Desember 2006, total transaksi keuangan yang diproses mencapai 43 juta transaksi, atau meningkat 34% dari 32 juta transaksi pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Aspek lainnya, sistem keetrsediaan TI Bank Mandiri mencapai rata-rata 99%, artinya nasabah dapat melakukan hampir setiap saat tanpa merasakan gangguan. Sehingga Bank Mandiri bisa mengatur secara optimal asset dan liabilitas, bisa mengendalikan profitabilitasnya secara maksimal. Karena dengan sistem sentralisasi seluruh informasi yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan bisa segera diketahui.
Aspek inovatif yang menjadi perhatian.
  1. Membangun Integrated Core Banking System
  2. Human Resources Management System
  3. E-Procurement System.
Isyu spesifik pada pengembangan IT di PT. Bank Mandiri :
  • Pelayanan yang lebih baik
  • Peningkatan kualitas SDM terutama di bidang IT.
  • Kompetensi IT dalam pelayanan perbankan.
  • Sentaralisasi pengawasan keuangan.
  • Manajemen Keputusan yang lebih cepat.
Isyu-Isyu yang melatarbelakangi inovasi :
Dilihat dari sejarahnya, konsep e-government berkembang karena adanya 3 (tiga) pemicu (drivers) utama, yaitu:
  1. Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin diasingkan dari pergaulan dunia.
  2. Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan di dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara di dunia dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (mediasi) apapun.
  3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Keintiman antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan pelaku ekonomi (pedagang, investor, perusahaan, dan-lain-lain) telah membuat terbentuknya sebuah standard pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Percepatan peningkatan kinerja di sektor swasta ini tidak diikuti dengan percepatan yang sama di sektor publik, sehingga masyarakat dapat melihat adanya kepincangan dalam standard kualitas pemberian pelayanan.
Aktor-aktor yang terlibat dalam proses inovasi
  1. Bank Mandiri Tokoh kunci : Sasmita (Direktur Teknologi & Operasional), Suresh Gumalamm (IT Head)
  2. Konsultan dan Vendor
    - Silverlake Infotama
    - Praweda Ciptakarsa Informatika
    - Murni Solusindo Nusantara
    - Decillion Solution
Relevansi isyu-isyu tersebut bagi kepentingan aktor-aktor.
Disamping sebagai regulator, Pemerintah juga memiliki fungsi administratif dan tehnis untuk memberikan pelayanan atas kebutuhan masyarakat. Berbagai fungsi pelayanan umum kepada masyarakat ini diemban oleh banyak Departemen dan secara fungsional didistribusikan atau diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Untuk memudahkan pekerjaan kompleks-nya itulah Pemerintah memanfaatkan Teknologi Informasi di lingkungan kerjanya dan terselenggaralah e-government.
Secara makro e-government berkeinginan mewujudkan good governance, yaitu e-government yang menjamin Sistim Layanan Publik dan menciptakan Sistim Pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsif, efektif dan efisien. Idealisme ini mencakup dua sisi kepentingan, yaitu Pemerintah dan Masyarakat. Masing-masing pihak memiliki kepentingan yang tidak selalu sama namun dapat berjalan bersama. Pada sisi Pemerintah sendiri terdapat dua sisi pelayanan, yaitu pelayanan internal dan pelayanan eksternal.
Dari sudut kepentingan masyarakat, ada beberapa hal yang menjadi tuntutan dalam pelayanan umum, antara lain :
1. Prosedur yang singkat.
2. Sedapat mungkin menghindari terjadinya antrian.
3. Pelayanan yang cepat.
4. Biaya yang ringan.
5. Proses yang bisa dimonitor.
Dari sudut Pemerintah, menjalankan fungsi pelayanan umum secara profesional tidak sekedar mewujudkan sebuah proses pelayanan secara lebih cepat, namun pada kenyataannya lebih kompleks. Melayani pembuatan KTP misalnya, tidak hanya sekedar membuatnya lebih cepat (misalkan 15 menit jadi), namun juga bagaimana mengelola history data kependudukan, prediksi kedepan sebagai bagian dari early warning system, perkiraan kebutuhan jumlah sekolah berdasarkan usia berjalan, jumlah pemilih pemilu, integrasi data dengan data lainnya seperti data pendidikan, data kesehatan, pertanahan, perpajakan, kepolisian dan lain-lain sehingga dapat diwujudkan database kependudukan secara lebih kompleks.
Dengan demikian disamping mengutamakan faktor pelayanan prima kepada masyarakat dalam bentuk :
  • kecepatan dan kemudahan pelayanan (pelayanan prima) sebagaimana dituntut dari sudut kepentingan masyarakat di atas, e-government juga memiliki kepentingan
  • memanfaatkan data yang telah diperoleh untuk berbagai kepentingan kedinasan maupun publik. Secara riil informasi yang diperoleh tersebut akan dimanfaatkan bagi pengambilan keputusan dan penyediaan data publik yang bisa di-share melalui website maupun dokumen off-line lainnya.
  • Verifikasi data merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah pelayanan publik, sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi dokumen publik maupun berbagai kesalahan lainnya.
Apa saja yang dilakukan aktor-aktor dalam inovasi.
PT. Bank Mandiri
Tokoh kunci : Sasmita (Direktur Teknologi & Operasional), Suresh Gumalamm (IT Head)
Menguatkan kekuatan sistem dan organisasi TI diarahkan untuk mewujudkan visi perusahaan menjadi bank terpecaya pilihan amsyarakat. Untuk tujuan ini, tim TI membantu penerapan teknologi TI di seluruh aspek operasional perusahaan, mencakup keuangan, penggajian dan personalia, corporate cash management system, hingga pengadaan logistik.
Untuk mewujudkan hal tersebut PT. Bank Mandiri mengeluarkan anggaran US$ 30 – 40 juta setiap tahun serta didukung SDM di bidang IT sebanyak 310 orang.
Konsultan dan Vendor
- Silverlake Infotama
- Praweda Ciptakarsa Informatika
- Murni Solusindo Nusantara
- Decillion Solution
Membangun sistem IT unggulan untuk PT. Bank Mandiri. Sistem yang berhasil dibangun :
- Intergrated Core System (mulai dari aplikasi treasury sampai back end seperti Interbank Payment System).
- Human Resources Management System

artikel pendidikan


Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Dunia Pendidikan

Implikasi di bidang Pendidikan

Sejarah IT dan Internet tidak dapat dilepaskan dari bidang pendidikan. Internet di Amerika mulai tumbuh dari lingkungan akademis (NSFNET), seperti diceritakan dalam buku “Nerds 2.0.1”. Demikian pula Internet di Indonesia mulai tumbuh dilingkungan akademis (di UI dan ITB), meskipun cerita yang seru justru muncul di bidang bisnis. Mungkin perlu diperbanyak cerita tentang manfaat Internet bagi bidang pendidikan.
Adanya Internet membuka sumber informasi yang tadinya susah diakses. Akses terhadap sumber informasi bukan menjadi malasah lagi. Perpustakaan merupakan salah satu sumber informasi yang mahal harganya. (Berapa banyak perpustakaan di Indonesia, dan bagaimana kualitasnya?.) Adanya Internet memungkinkan seseorang di Indonesia untuk mengakses perpustakaan di Amerika Serikat. Mekanisme akses perpustakaan dapat dilakukan dengan menggunakan program khusus (biasanya menggunakan standar Z39.50, seperti WAIS[1]), aplikasi telnet (seperti pada aplikasi hytelnet[2]) atau melalui web browser (Netscape dan Internet Explorer). Sudah banyak cerita tentang pertolongan Internet dalam penelitian, tugas akhir. Tukar menukar informasi atau tanya jawab dengan pakar dapat dilakukan melalui Internet. Tanpa adanya Internet banyak tugas akhir dan thesis yang mungkin membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk diselesaikan.
Kerjasama antar pakar dan juga dengan mahasiswa yang letaknya berjauhan secara fisik dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dahulu, seseorang harus berkelana atau berjalan jauh untuk menemui seorang pakar untuk mendiskusikan sebuah masalah. Saat ini hal ini dapat dilakukan dari rumah dengan mengirimkan email. Makalah dan penelitian dapat dilakukan dengan saling tukar menukar data melalui Internet, via email, ataupun dengan menggunakan mekanisme file sharring. Bayangkan apabila seorang mahasiswa di Irian dapat berdiskusi masalah kedokteran dengan seoran pakar di universitas terkemuka di pulau Jawa. Mahasiswa dimanapun di Indonesia dapat mengakses pakar atau dosen yang terbaik di Indonesia dan bahkan di dunia. Batasan geografis bukan menjadi masalah lagi.

Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan teknologi informasi, sekolah-sekolah di Indonesia sudah waktunya mengembangkan Sistem Informasi manajemennya agar mampu mengikuti perubahan jaman.
SISKO mampu memberikan kemudahan pihak pengelola menjalankan kegiatannya dan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas sekolah dimata siswa, orang tua siswa, dan masyakat umumnya.Penerapan teknologi informasi untuk menunjang proses pendidikan telah menjadi kebutuhan bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi manajemen pendidikan. Keberhasilan dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas bagi manajemen pendidikan akan ikut menentukan kelangsungan hidup lembaga pendidikan itu sendiri. Dengan kata lain menunda penerapan teknologi informasi dalam lembaga pendidikan berarti menunda kelancaran pendidikan dalam menghadapi persaingan global.
Pemanfaatan teknologi informasi diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lembaga pendidikan dalam upayanya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Guru dan pengurus sekolah tidak lagi disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan operasional, yang sesungguhnya dapat digantikan oleh komputer. Dengan demikian dapat memberikan keuntungan dalam efisien waktu dan tenaga.
Penghematan waktu dan kecepatan penyajian informasi akibat penerapan teknologi informasi tersebut akan memberikan kesempatan kepada guru dan pengurus sekolah untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan pembinaan kepada siswa. Dengan demikian siswa akan merasa lebih dimanusiakan dalam upaya mengembangkan kepribadian dan pengetahuannya.
Sebagai contoh yang paling utama adalah sistem penjadwalan yang harus dilakukan setiap awal semester. Biasanya membutuhkan waktu lama untuk menyusun penjadwalan, Dengan SISKO dapat selesai dalam waktu singkat. Untuk mempermudah bagian administrasi kurikulum sekolah, SISKO menyediakan fasilitas istimewa yang merupakan inti dari sistem kurikulum sekolah yaitu membantu dalam pembuatan penjadwalan mata pelajaran sekolah yang dapat diproses tidak lebih lama dari 10 menit. Administrator hanya akan memasukkan kondisi dari masing-masing guru yang akan mengajar baik itu dalam 1 minggu seorang guru dapat mengajar berapa jam, selain itu dapat juga melakukan pemesanan tempat dan penempatan hari libur masing-masing guru dalam 1 minggu masa mengajar. Setelah semua kondisi dimasukkan, sistem akan memproses semua data tersebut sehingga menghasilkan jadwal yang optimal dan dapat langsung dipakai karena sistem akan mendeteksi sehingga tidak akan ada jadwal yang bertumpukan satu dengan yang lainnya.
Setelah semua kondisi dimasukkan, sistem akan memproses semua data tersebut sehingga menghasilkan jadwal yang optimal dan dapat langsung dipakai karena sistem akan mendeteksi sehingga tidak akan ada jadwal yang bertumpukan satu dengan yang lainnya. Setelah permasalahan penjadwalan dapat ditangani dengan baik, hal yang tidak kalah pentingnya adalah memasukkan data siswa (penilaian siswa).



Program SISKO telah menyediakan fasilitas untuk penanganan penilaian siswa yang secara langsung memasukkan nilai ke dalam raport dan siap dicetak. Untuk sistem penilaian siswa, yang dapat melakukan pengisian hanya Guru yang mengajar mata pelajaran. Sistem penilaian telah disesuaikan dengan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) sehingga masing-masing guru dapat memasukkan deskripsi narasi dari mata pelajaran. Untuk menampilkan data penilaian dapat disesuaikan kembali dengan kebijaksanaan dari masing-masing lembaga pendidikan apakah ingin menampilkan data nilai akhir siswa maupun menampilkan data nilai siswa setiap kali mengadakan test ataupun tugas tertentu.
Selain Modul untuk penjadwalan dan Modul Penilaian siswa, SISKO juga memberikan fasilitas untuk bagian administrasi keuangan sekolah dalam hal pembayaran SPP siswa. Bagian administrasi dapat langsung mengecek siapa siswa yang mempunyai tunggakan SPP dan untuk detail histori pembayaran SPP dari masing-masing siswa dapat dicetak seperti mencetak buku tabungan di bank sehingga mempermudah pekerjaan pihak administrasi keuangan. Administrasi keuangan dapat langsung melakukan pengaturan data pembayaran masing-masing siswa sesuai dengan kebutuhan dan dapat diubah sewaktu-waktu apabila ada kenaikan pembayaran SPP. Apabila siswa tersebut akan melakukan pembayaran, petugas dapat langsung memasukkan data. Hal sama juga dapat dilakukan untuk Data pembayaran Sumbangan Sukarela dan Tabungan Karyawisata.
Dengan berbagai fasilitas yang ada di program SISKO, penerapan SISKO sangat menguntungkan lembaga pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja lembaga pendidikan. Oleh karena itu SISKO diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi lembaga pendidikan dalam :
• Penyimpanan dan pengolahan data siswa, staf, keuangan, dan asset sekolah
• Analisis perkembangan kinerja siswa, guru, dan sekolah dari periode ke periode
• Penyediaan informasi tentang perkembangan studi siswa kepada Guru Wali dan Orang Tua
• Penyediaan informasi untuk mendukung pelaporan kepada Kantor Dinas Pendidikan yang terkait dengan Ujian Akhir Nasional (UAN) dan Badan Akreditasi Sekolah (BAS)
• Pengolahan data menjadi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan
• Pengelolaan perpustakaan termasuk katalogisasi buku-buku, penelusuran buku, proses peminjaman dan pengembalian buku, status keberadaan buku, dan penetapan jumlah denda.
 





Artikel pemerintah dan pelayanan publik


PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT 
UNTUK PENINGKATAN TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK
Studi Kasus UPIK di Pemkot Jogjakarta dan E-Procurement di Pemkot Surabaya

Wahyudi Kumorotomo

 Berbeda dengan penerapan teknologi informasi di kebanyakan organisasi
swasta yang sudah menggunakan konsep  e-commerce secara ekstensif, penerapan
konsep  e-government dalam organisasi publik di Indonesia masih tertinggal. Kendala
yang dihadapi dalam organisasi publik bukan semata-mata ketersediaan teknologi atau
dana, tetapi juga menyangkut berbagai persoalan politis dan manajerial yang sangat
banyak dan memerlukan upaya pemecahan masalah yang begitu kompleks. Komitmen
pimpinan organisasi dan lemahnya sumberdaya manusia, misalnya, merupakan dua
faktor penting yang sering menjadi kendala pengembangan  e-government. Tetapi di
dalam praktik, ada banyak masalah yang harus diselesaikan sebelum teknologi
informasi itu benar-benar dapat dimanfaatkan dalam organisasi publik.
Tulisan ini bermaksud menelaah praktik-praktik penerapan e-government dalam
organisasi Pemerintah Daerah dengan mengambil dua kasus, yaitu sistem tanggapan
atas keluhan publik yang diterapkan di Pemda kota Jogjakarta dan sistem pengadaan
barang dan jasa berbasis elektronik yang diterapkan di Pemda kota Surabaya. Kedua
kasus ini mungkin bukan merupakan kelompok  best practice dalam penerapan  e-
government di Indonesia, tetapi setidaknya telah mewakili upaya yang serius dari
kepemimpinan di daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
Manfaat penting yang dapat diperoleh dengan penerapan teknologi informasi adalah
meningkatnya transparansi pelayanan publik yang menunjang kepercayaan masyarakat
terhadap organisasi publik. Telaah dimaksudkan untuk mengungkapkan berbagai
persoalan politis, persoalan manajerial maupun teknis yang dihadapi untuk menerapkan
e-government dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. 

Pembahasan Teoretis tentang E-Government dan Transparansi Pelayanan Publik

  Diantara para pakar administrasi negara, sebenarnya belum terdapat
kesepakatan mengenai definisi  e-government. Selain karena konsep dan praktiknya
masih termasuk hal yang baru, belum banyak  penulis dari disiplin ilmu administrasi
negara yang mempunyai perhatian serius terhadap pengembangan e-government.
Berbeda dengan konsep e-commerce yang sudah banyak dibahas dan diaplikasikan
dalam dunia bisnis, konsep dan penerapan e-government di Indonesia relatif terlambat
perkembangannya. Salah satu definisi e-government dalam khazanah internasional
yang cukup banyak dirujuk adalah yang berasal dari publikasi Bank Dunia, yang
mendefinisikan e-government sebagai berikut:
E-government refers to the use by government agencies of information
technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile
computing) that have the ability to transform relations with citizens,
businesses, and other arms of government.
  Definisi sangat umum ini pada dasarnya merujuk penggunaan teknologi
informasi pada lembaga pemerintah atau lembaga publik. Tujuannya adalah agar
hubungan-hubungan tata-pemerintahan (governance) antara pemerintah, swasta, dan
masyarakat dapat tercipta sedemikian rupa sehingga lebih efisien, efektif, dan produktif.
                                                
   Makalah disajikan pada Konferensi Administrasi Negara, Jogjakarta, 28 Juni 2008. Penulis adalah
dosen pada Jurusan Administrasi Negara, Fisipol, Universitas Gadjah Mada.
  1 Ketentuan bahwa yang terlibat di dalam e-government semestinya adalah semua
cabang pemerintahan (arms of government) mengandaikan bahwa e-government dapat
diterapkan di lembaga eksekutif, legislatif maupun judikatif. 
  Penggunaan teknologi informasi dalam organisasi publik bertujuan agar
efektivitas, efisiensi atau kinerja organisasi secara keseluruhan dapat ditingkatkan.
Betapapun teknologi informasi memang sangat menunjang untuk melakukan
pengolahan data, terutama data yang bersifat iteratif, rutin dan dapat diotomasikan
dengan menggunakan perangkat komputer. Dalam interaksi antara pemerintah dengan
swasta dan masyarakat sebagai pengguna layanan, teknologi informasi juga akan
membantu mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi untuk mekanisme
pelayanan publik sehari-hari. Tentu saja, peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan
sumber-sumber pendapatan baru dari interaksi tersebut, misalnya dalam pelayanan
perpajakan, akan sangat terbantu dengan digunakannya teknologi informasi. Yang tidak
kalah penting ialah bahwa e-government secara keseluruhan akan dapat meningkatkan
transparansi, kontrol dan akuntabilitas para penyelenggara pemerintahan serta
menciptakan lingkungan tata-pemerintahan baru yang mampu menjawab berbagai
permasalahan yang dihadapi sebagai akibat dari kecenderungan perubahan global.
Melalui e-government, masyarakat juga akan semakin mudah berinteraksi dengan
satuan-satuan dalam pemerintahan sehingga tercipta mekanisme kebijakan dan
pelayanan publik yang terbuka dan demokratis. Tampak bahwa konsep pengembangan
e-government sangat erat kaitannya dengan konsep keterbukaan atau transparansi. 
Sebelum membahas tentang hubungan antara e-government dengan
transparansi, perlu dijelaskan makna dari transparansi itu sendiri. Istilah transparansi
(transparency) yang banyak digunakan dalam diskusi dalam khazanah ilmu sosial-politik
sebenarnya diadopsi dari ilmu fisika. Sebuah objek disebut transparan apabila dari objek
tersebut seseorang dapat melihat atau mengamati benda atau objek lainnya. Pengertian
ini di dalam ilmu sosial-politik atau khususnya ilmu kebijakan publik kemudian berarti
bahwa masyarakat secara umum (civil society) dapat mengetahui atau memperoleh
akses terhadap semua informasi mengenai tindakan yang diambil oleh para perumus
kebijakan. Pelayanan publik disebut transparan apabila semua informasi yang relevan
tentang sistem, prosedur, mekanisme serta hak dan kewajiban yang menyangkut
pelayanan dapat diperoleh secara bebas dan wajar oleh semua orang. 
Pada umumnya transparansi menyangkut  masalah keterbukaan informasi,
sesuatu yang cenderung bersifat timpang di dalam masyarakat. Dalam hal ini informasi
itu sendiri dapat dirumuskan sebagai “resources of knowledge and competence that can
be used by individuals for enhancing their economic welfare, political power, or social
status” (Kristiansen, 2006). Di dalam masyarakat yang diperintah secara otoriter,
transparansi cenderung diabaikan atau dengan sengaja dihambat oleh pihak penguasa.
Indonesia yang baru saja terbebas dari cengkeraman rejim otoriter Orde Baru tentunya
masih harus belajar banyak untuk mengedepankan prinsip transparansi secara benar.
Betapapun, banyak bukti yang menunjukkan bahwa ketimpangan informasi sebagai
sumberdaya yang sangat penting di abad-21 terkadang mengakibatkan ketimpangan
kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat. 
Kurangnya transparansi akan mengakibatkan ketimpangan informasi. Logika ini
juga didukung oleh teori-teori modern yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi.
Sebagai contoh, Joseph Stiglitz, seorang pakar pemenang hadiah Nobel ekonomi
pernah mengungkapkan bukti-bukti empiris bahwa peningkatan kemakmuran
masyarakat tidak hanya perlu ditunjang  oleh sumberdaya yang berupa modal dan teknologi, tetapi juga informasi. Menurut Stiglitz (2005), kerugian ekonomi (economic
losses) dalam masyarakat dapat disebabkan oleh informasi yang asimetris atau
informasi yang kurang sempurna. Dengan demikian, informasi semestinya juga harus
diperlakukan sama pentingnya dengan uang, aset, modal atau sumberdaya lainnya. 
Selanjutnya, dari aspek politik atau administratif, makna transparansi akan
menunjang empat hal yang mendasar (Kristiansen, 2006), yaitu: 1) meningkatnya
tanggungjawab para perumus kebijakan terhadap rakyat sehingga kontrol terhadap para
politisi dan birokrat akan berjalan lebih efektif; 2) memungkinkan berfungsinya sistem
kawal dan imbang (checks and balances) sehingga mencegah adanya monopoli
kekuasaan oleh para birokrat; 3) mengurangi banyaknya kasus korupsi; dan 4)
meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tampak bahwa salah
satu implikasi penting dari transparansi ialah peluang untuk meningkatkan efisiensi
dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di dalam praktik akan terlihat bahwa sistem dan
prosedur pelayanan publik yang transparan akan meningkatkan komitmen para birokrat
dan selanjutnya akan memperbaiki kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
  Dalam perkembangan e-government di Indonesia, dukungan pemerintah
sebenarnya baru mulai tampak pada periode awal tahun 1990-an meskipun lembaga-
lembaga yang berkompeten bagi pengembangan sistem informasi dalam organisasi
publik sebenarnya sudah ada pada beberapa dasawarsa sebelumnya. Terkait dengan
pengembangan e-government, pemerintah telah mengeluarkan Inpres No.3 tahun 2003
mengenai Strategi Pengembangan E-government. Dalam peraturan ini strategi pokok
pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut:
1.  Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau
oleh masyarakat luas
2.  Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan pemerintah
daerah secara holistik
3.  Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal
4. Peningkatan peran-serta dunia usaha dan pengembangan industri
telekomunikasi dan teknologi informasi
5. Pengembangan sumberdaya manusia di pemerintahan dan peningkatan  e-
literacy masyarakat
6.  Pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis
dan terukur.
Dengan rumusan rencana pengembangan e-government yang masih abstrak
tersebut, tampaknya masih banyak  perbedaan pemahaman diantara para pejabat
pemerintah sendiri. Rencana-rencana umum terkadang tidak disertai dengan rumusan
rencana teknis yang jelas. Ini berbeda dengan penerapan e-commerce yang biasanya
sudah disertai dengan rencana pengembangan teknis yang jelas, dalam jangka pendek
maupun jangka panjang. Tetapi kurang jelasnya konsep e-government itu dapat
dimaklumi karena cakupan tugas-tugas pemerintah yang sangat luas dengan kebutuhan
di masing-masing daerah yang beragam. 
Dalam pandangan umum, e-government sejauh ini masih dipahami sebatas
sebagai pembuatan situs web oleh organisasi pemerintah. Belum banyak yang
memahami secara luas bahwa tahap-tahap perkembangan pemanfaatan teknologi
informasi dalam organisasi publik itu bisa berbeda-beda mengikuti tuntutan kebutuhan
masyarakat yang semakin beragam. Secara umum, tahap pengembangan itu dapat
dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) tahap informatif, 2) tahap interaktif, dan 3) tahap transaktif.
Tahap informatif mengandung arti bahwa  pembukaan situs web oleh organisasi
pemerintah sebatas digunakan sebagai sarana penyampaian informasi tentang kegiatan